Pilkada Kabupaten Muna menjadi perbincangan hangat di Sulawesi Tenggara (Sultra).Saking panasnya, hasil Pilkadanya, harus ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dari tujuh daerah di Sultra, Pilkada Muna adalah satu-satunya pemilihan langsung yang hingga hari ini masih berproses di MK.
Panasnya kompetisi bukan hanya di tataran gugat menggugat calon di MK.
Dua lembaga penyelenggara pemilunya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Muna harus berhadapan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dua paslon yang memiliki rivalitas di Pilkada Muna, sama-sama melaporkan dua penyelenggara ini ke DKPP.
Pasangan LM Baharuddin-La Pili (Dokter Pilihanku) melaporkan Panwaslu Muna karena dianggap tidak profesional dalam mengeluarkan rekomendasi, sedangkan pasangan LM Rusman Emba-Malik Ditu (Rumah Kita) melaporkan KPU Muna ke DKPP karena dianggap banyak pelanggaran yang dilakukan.
Soal putusan DKPP, kedua lembaga tersebut sudah mendapat ganjaran atas perilaku etiknya masing-masing.
Tiga anggota Panwaslu Muna, Mahiluddin, Abzal Naim dan Rustam, mendapatkan sanksi peringatan keras dari DKPP pada awal tahun ini.
Mereka terbukti lalai dalam mengeluarkan rekomendasi tentang pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara susulan (PSS).
Sedangkan KPU Muna, sanksi etiknya diputuskan DKPP pada Rabu (4/5).
Dalam putusannya, sanksi yang diberikan ke KPU Muna lebih ringan dibandingkan Panwaslu Muna. Mereka, hanya dikenakan peringatan.
Kini, Pilkada Muna tinggal menyisakan putusan dari MK. Hingga saat ini, belum ada jadwal yang ditetapkan MK.
Anggota KPU Muna Rakhmat Andang Jaya mengaku, pihaknya belum mendapatkan jadwal putusan MK.
0 komentar:
Post a Comment
ANOATIMESCOM™