Informasi yang berhasil dihimpun kepergian ibu-ibu pejabat telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mengatasnamakan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tapi anehnya Titin Nurbaya Saranani selaku ketua PKK Konawe, tidak ikut dalam andil ini, melainkan dikomandoi Vince Sonaru selaku Isteri Kedua Bupati Konawe. Hal ini tentu menjadi pertanyaan banyak pihak, jika keberangkatan mereka adalah pribadi, mengapa dalam rombongan ibu-ibu pejabat itu ada ibu-ibu penggerak PKK.
Ketua Presidium Formasi, Hajar mengaku prihatin dengan kondisi ini, dia mengatakan, keberangkatan Ibu pejabat yang membawa bendera PKK. Maka hak Ketua PKK telah diambil oleh Vince Sonaru, ditambah lagi Vince berstatus sebagai PNS di lingkup Dinas Kesehatan, otomatis keberangkatannya ke Korsel telah menyalahi aturan sebagaimana dirinya sebagai abdi negara.
“Ini jelas menggunakan APBD, jika tidak apakah istri camat ini bisa membiayai diri untuk sampai ke Korea, berapa gaji camat, Jika camat itu banyak uangnya justru akan dipertanyakan, apakah ada hubungannya dengan pencairan Dana Desa. Dan jika telah menyedot anggaran dari APBD Konawe. Hal ini tentunya akan membuat masyarakat Konawe yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan semakin tersayat. Ini juga merupakan penyimpangan jabatan. Karena beberapa rombongan yang ke Korsel merupakan Abdi negara, seperti Kabag Umum, Bendahara Dinas Kesehatan, Bendahara DPRD, serta Ibu Bupati Vince Sonaru yang tercatat sebagai PNS di Dinkes Konawe,” terang Hajar.
Sementara itu Sekda Konawe H. Ridwan Lamaroa yang dikonfirmasi mengenai hal ini membenarkan keberangkatan Ibu-ibu pejabat ke Korsel. Namun, sayangnya Mantan Kadis Pendidikan itu enggan menyebutkan tujuan keberangkatan mereka ke negeri ginseng itu, apakah urusan Pemerintah ataukah hanya urusan pribadi. “Yang jelasnya keberangkatan mereka itu atas inisiatif sendiri. Mungkin saja ada urusan organisasi mereka. Tapi yang jelasnya keberangkatan mereka tidak mempengaruhi APBD,” Ujarnya.
Bagaimana dengan PNS yang ikut Plesiran? Ridwan mengaku, dari beberapa PNS yang berangkat ke Korea tentunya telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan SKPD-nya. “Misalnya Kabag Umum, sebelum berangkat, dirinya telah meminta izin kepada saya akan ke Korsel, dan saya langsung mengizinkannya. Begitu juga dengan PNS di SKPD telah meminta izin pada pimpinannya. Kalau untuk yang cuti itu tidak ada, tapi kalau untuk tujuaan mereka saya tidak tahu persis,” katanya tanpa mau menyebutkan izin keberangkatan Kabag Umum
sumber : kabaranoa.com
0 komentar:
Post a Comment
ANOATIMESCOM™