Pedagang di Pasar Basah Mandonga gundah. Pengelola pasar menaikkan sewa lods. Dari Rp 6 juta menjadi Rp 12 juta per tahun. PT. Kurnia Sulawesi Karyatama, perusahaan mitra Pemerintah Kota Kendari, yang diserahi hak mengelola pasar tradisional itu, punya dalih kuat.
Ini soal investasi. Sudah 13 tahun sewa lods tidak naik dari 20 tahun kontrak pengelolaan mereka. Kalkulasi dagangnya jelas. Sisa tujuh tahun lagi hak pengelolaan mereka berakhir. Perlu ada langkah progresif untuk menggenjot pendapatan.
Pedagang juga punya tuntutan logis. Dari tarif listrik yang mencekik, lahan parkir yang tak memadai, banyaknya pedagang liar, hingga fasilitas bangunan pasar yang rusak. Semua ini kewajiban pengelola. Lalu kini, mereka hendak menaikkan sewa. Dimana logikanya, demikian alam pikir para pedagang.
Pengelola memaksa. Mereka menggembok lods. Para pedagang pun meledak. Mereka berunjukrasa, menutup jalan. Minta perhatian pemerintah. Pemkot Kendari sudah melakukan mediasi dan meminta agar pengelola tidak menaikkan sewa lods.
Persoalan ternyata tidak selesai. Pengelola ogah menjalankan kesepakatan. Barangkali karena bukan kesepakatan. Pengelola “dipaksa” sepakat. Lods tetap tergembok. Demo pun berlanjut. Nyaris anarkis. Seorang karyawan perusahaan pengelola itu nyaris dipukuli ramai-ramai.
Kisruh pengelola vs pedagang merupakan sengketa klasik. Sepanjang beberapa tahun terakhir “duel” kerap terjadi. Tahun 2015 lalu, soal kenaikan tarif listrik. Pedagang hanya bisa pasrah, daripada listrik diputus.
Jika menariknya pada diskursus yang lebih teoritik, ribut-ribut pengelola vs pedagang Pasar Basah Mandonga merupakan representasi dari pertarungan jelata dengan pemodal. Orientasi kepentingannya sangat jelas. Jelata mengumpulkan uang receh untuk menyambung hidup, pemodal mengumpulkan pundi-pundi untuk melebarkan sayap usaha.
Tidak ada yang salah sesungguhnya jika pemodal hendak menguatkan kapasitas bisnisnya, karena pada akhirnya berimplikasi positif pada ekonomi. Yang jadi soal, jika praktek bisnis membabibuta atas pakem “penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk meraih hasil yang sebesar-besarnya”.
Sentilan Dr. Riant Nugroho dalam bukunya berjudul Public Policy perlu direnungkan. “…Yakinkah kita bahwa pasar mempunyai “hati nurani” daripada sekadar mesin yang membenarkan prinsip survival for the fittest –hukum alam yang paling primitif.”
Bolehlah tengok perkembangan Pasar Basah Mandonga. Bangunan yang dibangun pengelola masih yang itu-itu. Tidak bertambah. Kualitas lingkungan pasar terus menurun. Kumuh, sumpek, semrawut. Dan diakhiri dengan sewa yang selangit.
Pemkot Kendari seharusnya mengambil langkah-langkah yang cepat dengan pendekatan yang lebih akomodatif buat para pedagang. Keberpihakan pemkot harus jelas. Pedagang. Mereka adalah kelompok yang dalam bingkai politik praktis selalau diatasnamakan sebagai rakyat.
Mereka adalah representasi orang-orang yang nyaris kalah dalam pertarungan kehidupan. Mereka berbeda dengan saudara-saudaranya yang menempati lods Mall Mandonga, “saudara kandung”-nya yang dimodernkan.
Mall Mandonga dan Pasar Basah Mandonga juga merupakan cermin dari kesenjangan sosial. Dua kawasan yang hanya dibatasi tembok dengan warna yang berbeda. Seperti di dalam pesawat. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis.
Yakinlah bahwa para pedagang ini militan –jika tak hendak disebut anarkis– dalam rangka memperjuangkan tuntutannya. Ini soal piring mereka yang retak. Di pasar itulah tumpuan hidup mereka. Jika akses ke sana pun tertutup, piring mereka pecah. Anda tahu jika piring kehidupan seseorang pecah? Halal dan haram tidak ada lagi.(Penulis Andi Syahrir )
0 komentar:
Post a Comment
ANOATIMESCOM™